A. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Fluktuasi ekonomi pada dasarnya merupakan permasalahan berkepanjangan yang berkaitan dengan kemakmuran, hal ini terus terjadi di negara-negara manapun di dunia sejak jaman dahulu. Penyebab dari permasalahan tersebut, antara lain disebabkan oleh perubahan iklim, penyakit menular, eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, pengaplikasian teknologi baru, produksi barang yang melebihi kapasitas, dan tidak adanya garansi akan pertumbuhan ekonomi dan sektor finansial yang merupakan beberapa penyebab dari adanya krisis yang terjadi di dunia ini (Schumpeter, 1943).
Krisis yang terjadi pada saat ini, dapat dikatakan merupakan kesalahan dari Amerika Serikat karena ekspansi pasar yang dilakukan dan produk lain di dalam sektor finansial. Sebagai negara yang liberal, Amerika Serikat sangat terlalu percaya diri dalam mengelola kekuatan pasar, namun hal tersebut menjadi sebuah bumerang bagi AS dan berbagai negara yang menganut liberalisme atau sistem pasar. Resesi dimulai pada tahun 2007, dimana pada saat tersebut institusi keuangan AS terkena resesi ekonomi yang kemudian berlanjut dengan cepat ke negara-negara lain di dunia.
Yunani sebagai negara yang juga tergabung di dalam Uni Eropa turut terkena dampak dari globalisasi dan menjadi salah satu negara yang tidak mampu bertahan di tengah arus globalisasi yang kuat. Krisis hutang Yunani yang semakin besar, memaksa pemerintah negara tersebut untuk membuat kebijakan-kebijakan bailouts kontroversial dan langkah-langkah penghematan yang pada akhirnya menciptakan ketegangan kondisi politik dan meningkatkan suhu di dalam negeri Yunani. (Woods, 2012).
1.2. Faktor Penyebab Krisis Ekonomi di Yunani
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan krisis ekonomi di Yunani, antara lain :
Pertama, dari aspek hutang-piutang Yunani yang dimulai pada tahun 1947. Pada saat itu, Yunani memasuki babak baru pemerintahan dari junta militer menjadi sosialis. Dengan adanya pemerintahan baru ini, Yunani membutuhkan banyak bantuan dana guna membangun infrastrukturnya. Dana hutang banyak dialokasikan untuk biaya subsidi, dana pensiun, gaji PNS, dan lain-lain.
Dengan banyaknya penggunaan alokasi dana tersebut, Yunani akhirnya gagal membayar hutangnya. Dana pinjaman tersebut terus saja menumpuk, hingga diperkirakan mulai tahun 1993 nilai hutang Yunani telah melampaui GDP-nya. Bahkan saat ini hutang Yunani diperkirakan telah mencapai 120% dari posisi GDP negaranya.
Dunia mulai merasakan adanya ketidakberesan dalam sistem perekonomian Yunani (Gunawan, 2012).
Pada tanggal 2 Mei 2010, IMF akhirnya menyetujui paket bail out (pinjaman) sebesar € 110 milyar untuk Yunani. Pada awal tahun 2000an, tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa hutang Yunani sudah terlalu besar, malah dari tahun 2000 hingga 2007, Yunani mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 4.2% per tahun yang merupakan angka tertinggi di zona Eropa, hasil dari membanjirnya modal asing ke negara tersebut.
Keadaan berbalik ketika pasca krisis global 2008 dimana negara-negara lain mulai bangkit dari resesi, dua dari sektor ekonomi utama Yunani yaitu sektor pariwisata dan perkapalan, justru mencatat penurunan pendapatan hingga 15%. Negara-negara lain pun akhirnya mulai menyadari bahwa ada yang salah dengan perekonomian Yunani.
Kedua, fakta ini menjadi semakin jelas ketika awal 2010, pemerintah Yunani diketahui telah membayar Goldman Sachs dan beberapa bank investasi lainnya guna memanipulasi nilai transaksi yang dapat menyembunyikan jumlah sesungguhnya dari hutang pemerintah.
Kemudian, diketahui pula bahwa pemerintah Yunani telah merubah data-data statistik mikro guna menimbulkan kesan pada dunia bahwa perekonomian mereka baik-baik saja, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.
Ketidakjujuran pemerintah Yunani dengan mengubah nilai pertumbuhan ekonomi makro negaranya merupakan awal jatuhnya perekonomian Yunani, dimana pada dasarnya pemerintah Yunani berusaha untuk menutupi angka defisit negara yang disebabkan oleh banyaknya kasus penggelapan pajak yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US$ 20 milyar per tahun (Gunawan, 2012).
Ketiga, membudayanya praktik korupsi dalam sistem pemerintahan Yunani. Apabila melihat dari kaca mata sejarah, Yunani merupakan negara dengan peradaban yang sangat berkembang pesat, tetapi saat ini Yunani merupakan sebuah negara dengan indeks korupsi yang berada pada peringkat 71 dari 180 negara (Gunawan, 2012). Selain itu, terdapat birokrasi yang tidak efisien dan juga sarat akan praktek KKN di setiap tingkatannya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa di dalam pemerintahan Yunani terdapat korupsi dan KKN di setiap level dan sektornya. Sebagai contoh, di Yunani terdapat budaya ‘fakelaki’ yaitu kebiasaan memberikan amplop kecil berisikan uang yang lazim terjadi dalam birokrasi Yunani. Misalnya, permohonan imigrasi akan menjadi mulus apabila pemohon telah memberikan amplop ini kepada petugas, cepat lambatnya pemberian izin pendirian bangunan adalah berbanding lurus dengan jumlah Euro yang dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada pejabat yang bersangkutan. Kemudian, korupsi terbesar terjadi di kantor perpajakan Yunani dimana setiap tahunnya tercatat bahwa hampir 30% dari total penerimaan pajak atau sekitar US$ 20 miliar hilang, alias masuk ke kantong koruptor.Hal-hal demikian juga sering ditemui di berbagai institusi lain sehingga membuat pemerintah kebingungan untuk memulai pemberantasannya. Praktek korupsi tersebut membuat Yunani mengalami banyak defisit. Jumlah pendapatan besar seharusnya masuk ke penerimaan kas negara dan selanjutnya dimaksimalkan untuk berbagai pembangunan infrasruktur yang dapat membantu perekonomian Yunani.
Keempat, adanya defisit dalam nilai perdagangan Yunani. Hal ini dapat diteliti dari nilai ekspor Yunani yang berjumlah $12,5 miliar, sementara nilai impornya mencapai $18,9 miliar. Artinya, terjadi selisih yang cukup signifikan antara nilai ekspor-impornya. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya cadangan devisa Yunani yang menunjukkan terjadinya Budget Deficit Financed di Yunani. Aspek terakhir ini memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya. Misalnya, dana pinjaman dari luar dan juga pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur berorientasi ekonomi yang dapat meningkatkan ekspor justru digunakan untuk kegiatan konsumtif dan teralokasi pada bagian-bagian yang tidak produktif, kemudian ditambhan lagi dengan praktek korupsi. Beberapa aspek tersebut dapat dijadikan kajian untuk menganalisis krisis di Yunani. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar penyebab krisis tersebut dikarenakan oleh kemunduran Yunani sendiri secara internal.
1.3. Perkembangan Krisis Ekonomi di Yunani
Selanjutnya, bagaimana keikutsertaan Yunani dalam Uni Eropa mempengaruhi krisis Yunani? Seperti yang telah disebutkan secara singkat pada paparan di atas, hal tersebut dikarenakan adanya integrasi ekonomi. Ketika Yunani bergabung dalam Uni Eropa, Yunani bukanlah negara maju seperti Jerman dan juga tidak memiliki sistem birokrasi sebaik Inggris. Keikutsertaan Yunani semata-mata karena faktor wilayahnya yang strategis dan karena terletak di antara benua Eropa.
Dengan demikian, ketika lahir banyak sistem perekonomian mutakhir dari induk Uni Eropa, sistem perekonomian yang dimiliki Yunani belum mampu mengakomodasinya dengan baik karena bersifat masih lemah dan tidak sejajar kekuatannya dengan negara-negara sekitar. Inilah penyebab krisis yang dinamakan dengan Weak Financial System. Ketika integrasi ekonomi telah mencapai tahap Economic Union, hal ini membuat Yunani harus siap mengubah mata uangnya dengan Euro.
Yunani diibaratkan seperti bayi yang dipaksa dewasa dalam waktu singkat. Penyeragaman mata uang Euro tidak diimbangi dengan kesiapan Yunani dalam menghadapinya. Misalnya, dalam budaya konsumsi, Yunani yang nilai pendapatan perkapitanya hanya mencapai $6340, tentu tidak mampu menyaingi daya konsumsi negara lain seperti Perancis dengan GNP $20.380, Jerman dengan GNP $23.650, atau bahkan negara kecil tapi maju seperti Luxemburg dengan GNP $31.271.
Akibatnya, terjadi arus perputaran uang yang tidak seimbang antara Yunani dengan negara-negara tetangganya. Krisis seperti ini sejatinya telah dirasakan negara-negara lainnya seperti Portugal, Irlandia, dan Italia.
Pada saat IMF memberikan pinjaman, IMF mengajukan beberapa syarat penghematan anggaran kepada pemerintah Yunani, yaitu pemotongan tunjangan bagi PNS dan pensiunan, peningkatan pajak PPN hingga 23%, peningkatan cukai pada barang–barang mewah, bensin, rokok, dan minuman beralkohol, hingga perusahaan BUMN harus dikurangi dari 6,000 menjadi 2,000 perusahaan saja. Kebijakan yang sangat sulit untuk diterapkan.
Pada bulan yang sama ketika pemerintah Yunani mengumumkan kebijakan penghematan anggaran, rakyat Yunani langsung menggelar unjuk rasa besar-besaran di Athena untuk menolak kebijakan tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat kepastian mengenai apakah Pemerintah Yunani telah berhasil dalam menerapkan berbagai kebijakan yang disebutkan di atas atau tidak. Salah satu lembaga pemeringkat hutang terkemuka, Moody’s, masih menetapkan rating hutang Yunani pada salah satu level terendah, yaitu CCC (Gunawan, 2012).
Pandangan yang bertumpu pada pendekatan yang melihat bahwa krisis finansial yang belum terselesaikan hingga saat ini disebabkan oleh keterlambatan penanganannya. Lynn (2011) dalam buku BUST Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis menuliskan bahwa belum terselesaikannya krisis di zona Eropa dikarenakan terlambatnya para petinggi–petinggi di zona Eropa dalam menyadari kondisi keuangan Yunani yang sudah tidak mampu membayar jatuh tempo hutangnya. Hal lain adalah keengganan negara-negara dengan perekonomian kuat seperti Jerman untuk menolong Yunani pada awal krisis hutang ini terjadi. Ketika krisis meletus pada tahun 2008, kondisi Yunani sudah demikian parah sehingga menyebabkan kepanikan terhadap pasar. Hal ini sebagaimana ditulis Lynn (2011) dalam (Kusumawarshana, 2013):
“The Euro-zone’s leaders had ignored the crisis brewing in Greece for year after year. When it broke into the open, they tried to pretend it wasn’t their problem, then blamed everyone else, and once it threatened to overwhelm them, allowed themselves to be rushed into a solution, while it may fixed the immidiate crisis, was only storing up even worse problems a little further down the road”
Pada awal Mei 2010, Yunani berada di ambang yang menyatakan moratorium pembayaran hutangnya sebagai akibat dari pilihan yang tidak pantas dan kelalaian oleh pemerintah Yunani berturut-turut selama tiga dekade terakhir, serta tanpa arah pemerintahan negara Yunani sejak Oktober 2009 (Mourmouras, 2011), “Greece is currently under international economic supervision and is going through the most severe economic and fiscal crisis in the post-war era.”
Pada tanggal 6 Mei 2010, pemerintah sosial telah menandatangani perjanjian pinjaman yang sangat kontroversial, dimana dalam MoU (Memorandum of Understanding) yang masih akan berlaku hingga tahun 2020 disebutkan angka pinjaman mencapai hingga €110 milyar yang dipinjam oleh Yunani untuk mengimplementasikan Program Kebijakan Ekonomi.
Dalam kaitannya dengan ketiga instansi besar dunia yang disebut dengan International Monetary Fund (IMF), European Commission (EC), dan European Central Bank (ECB), terjadi sebuah dilema pada pemerintah Yunani. Di satu sisi, peminjaman uang tersebut bertujuan baik untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Yunani, namun di sisi lain pinjaman tersebut dapat membawa Yunan terhadap resesi ekonomi yang berkepanjangan dan menyebabkan defisit negara yang semakin besar, termasuk ledakan pengangguran di Yunani yang tentunya menyebabkan terjadinya penurunan standar hidup masyarakat Yunani.
Pada tahun 2015, Yunani melakukan pemilu yang dimenangkan oleh Partai Syriza. Alexis Tsipas merupakan tokoh sentral atau Ketua Partai yang menyatakan bahwa masyarakat Yunani merupakan bagian dari perubahan, mandat yang diberikan oleh masyarakat Yunani kepada partai pemenang merupakan sebuah sikap yang benar dan tidak diragukan lagi untuk menolak bailout dan program ekonomi yang buruk, pidato tersebut disampaikan di depan ribuan pendukungnya di Athena. Hal tersebut merupakan sikap dan peryataan yang keras yang disampaikan oleh pemimpin negara mengingat Yunani merupakan bagian dari organisasi kawasan Uni Eropa. Para pengamat juga meyakini bahwa kebijkan yang akan diambil oleh Tsipas nantinya akan menimbulkan konflik dengan Uni Eropa (UE).
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1. Konsep Krisis
Krisis dapat diartikan sebagai titik balik dari hubungan antar aktor atau antara aktor dengan lingkungannya. Dalam bidang ekonomi, dikenal istilah krisis debit, yang dipahami sebagai kegagalan suatu negara untuk membayar hutang luar negerinya. Suatu negara dinyatakan mengalami krisis ketika tidak dapat menemukan sumber dana untuk membayar hutang luar negerinya, baik kepada lembaga keuangan internasional maupun negara dalam hubungan bilateral.
2.2. Ekonomi Global
Globalisasi tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga politik dan ekonomi. Dalam globalisasi, sistem ekonomi dunia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saat ini terdapat pola ketergantungan yang melibatkan sejumlah aktor dan operasi pasar yang berbeda dalam sistem ekonomi dunia.
Sektor ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kondisi negara lain. Bahkan, pada tataran regional, apabila salah satu negara mengalami kesulitan ekonomi, negara lain yang berada di kawasan akan merasakan dampaknya.
Terdapat sebuah teori mengenai ekonomi pasar yang diperkenalkan oleh David Ricardo dan Adam Smith. Dalam teori ini, dikemukakan istilah pasar bebas yang berkembang hingga saat ini. Teori tersebut juga dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi ekonomi di suatu negara. Suatu negara yang kondisi perekonomiannya sedang stabil cenderung akan membiarkan pasarnya untuk beroperasi secara liberal. Pada kondisi tersebut, perdagangan internasional menjadi salah satu aktivitas yang menarik dan sangat menguntungkan. Namun, apabila suatu negara mengalami krisis ekonomi, pemerintah dapat mengambil alih peranan mekanisme pasar.
2.3. Hukum Internasional tentang Ekonomi dan Keuangan
Terdapat dua lembaga internasional yang menangani permasalahan keuangan dunia, yaitu Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Bank Dunia memberikan pinjaman yang berjangka waktu panjang, sedangkan IMF memberikan pinjaman berjangka waktu pendek. Kedua lembaga ini menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada perjanjian yang disepakati oleh negara-negara anggota sebelum menjadi anggota dari Bank Dunia dan IMF.
Pada dasarnya, tidak terdapat hukum internasional manapun yang secara khusus mengatur tentang keuangan dunia dan memberikan sanksi terhadap aktor hubungan internasional yang melanggarnya. Hukum di bidang ekonomi terbentuk melalui kesepakatan yang dijalin oleh negara dan aktor lainnya, termasuk lembaga internasional. Hukum internasional di bidang ekonomi sering dikaitkan dengan sejumlah isu politik seperti hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
Salah satu bentuk pengaitan ekonomi dengan isu politik adalah keharusan negara anggota IMF dan Bank Dunia untuk menerapkan demokrasi dan menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Hukum internasional di bidang ekonomi yang mengatur hak ekonomi suatu negara memang pada dasarnya tidak ada, tetapi negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi Covenant on Economic and Social Rights. Kovenan ini merupakan bentuk dari hukum internasional yang mengatur tentang hak ekonomi setiap individu yang menjadi masyarakat dunia. Oleh karena itu, pencapaian stabilitas ekonomi menjadi kewajiban negara dan aktor hubungan internasional lainnya.
BAB 3
PEMBAHASAN
3.1. Peranan Kelompok Troika dalam Menangani Krisis Yunani
Dalam menangani krisis Yunani, terdapat tiga lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan krisis Yunani, yaitu Uni Eropa (UE), International Monetary Funds (IMF) dan European Central Bank (ECB). Ketiga lembaga ini juga sering disebut sebagai kelompok Troika. Nama Troika diambil dari istilah Rusia yang berarti kereta yang ditarik oleh tiga kuda.
Dalam masalah Yunani, Troika dianalogikan sebagai penyelesaian masalah yang harus melibatkan atau bergantung terhadap fungsi dari tiga komponen yang berbeda. Berikut merupakan berbagai macam kebijakan oleh kelompok Troika untuk menyelesaikan permasalahan krisis Yunani.
Uni Eropa adalah organisasi kerjasama negara-negara Eropa yang berdiri sejak tahun 1948 dan berjumlah 28 Negara anggota. Yunani termasuk salah satu anggota Uni Eropa.
Uni Eropa memiliki tiga badan yaitu Dewan Eropa (European Council), yang merupakan perwakilan pemerintah dari negara-negara anggota, Parlemen Eropa (European Parliament) yang merupakan perwakilan dari masyarakat negara-negara Uni Eropa dan Komisi Eropa (European Commission), yang merupakan badan independen yang mewakili kelompok kepentingan di negara-negara anggota Uni Eropa (U.S. Department of State, 2015).
Uni Eropa memiliki mekanisme dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di negara anggotanya. Salah satunya adalah dengan pembentukan European Economic and Monetary Union (EMU) yang dibentuk berdasarkan traktat Uni Eropa. Dimana, EMU memiliki dua mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan krisis, yaitu prinsip koordinasi antara negara-negara anggota terkait kebijakan ekonomi dan prinsip disiplin fiskal (Botsiou & Klapsis, 2011, pp. 96-97)
IMF adalah lembaga keuangan Internasional yang dibentuk berdasarkan pada Bretton Woods System tahun 1944. Organisasi ini biasa memberikan bantuan pinjaman kepada negara-negara yang sedang mengalami permasalahan ekonomi berat, seperti ketika Meksiko mengalami kesulitan keuangan di tahun 1980-an dan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Asia Tenggara tahun 1997. Target dari IMF dalam penyelesaian krisis Yunani adalah mengurangi defisit dan merestrukturisasi keuangan Yunani (Chibber, 2011).
European Central Bank (ECB) merupakan bank sentral Uni Eropa yang beranggotakan 17 negara yang memakai Euro sebagai mata uangnya. ECB sendiri pada awalnya menolak untuk ikut campur dalam masalah Uni Eropa. Namun, situasi krisis yang menimpa negara-negara Uni Eropa memaksa ECB untuk turun tangan dengan ikut membeli saham pemerintah Yunani dengan tujuan menaikkan suku bunga dan menenankan pasar. ECB juga turut berperan dalam krisis di negara Eropa lainnya, dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di Yunani (Chibber, 2011).
Demi mencegah penyebaran yang lebih luas dari krisis di Yunani, maka para menteri keuangan dari negara-negara Uni Eropa yang memakai mata uang Euro atau yang tergabung dalam Euro Group mengadakan pertemuan dengan European Council, kepala negara zona Euro dan Presiden Uni Eropa. Dari hasil pertemuan ini, terciptalah kesepakatan untuk memberikan dana bantuan terhadap Yunani sebesar 110 Milyar Euro dengan bunga sebesar 5 persen per tahun. Bantuan ini pada dasarnya sudah mencakup dengan bantuan dari IMF. Nilai bantuan dari IMF berjumlah 30 Milyar Euro (Botsiou & Klapsis, 2011, p. 98).
Selanjutnya, dalam rangka mencegah perluasan krisis yang semakin menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, pada tanggal 9 Mei 2010, Pemerintahan Uni Eropa membentuk badan bernama European Financial Stabilism Mechanism (EFSM). EFSM didirikan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi negara-negara anggota yang terkena krisis.
Mekanisme dalam EFSM mencakup tiga elemen :
1. Perluasan dari fasilitas keseimbangan pembayaran dari negara-negara non-Euro terhadap negara Euro di kawasan Uni Eropa. Pengeluaran pinjaman yang dikeluarkan berjumlah total sebesar 60 Miliar Euro. Untuk pengeluaran dibawah 60 Miliar Euro, harus mendapatkan persetujuan dari negara-negara anggota melalui mekanisme voting.
2. Perjanjian antara negara-negara pengguna mata uang Euro untuk memberikan pinjaman kepada sesama negara pengguna Euro melalui mekanisme Special Purpose Vehicle (SPV) dengan total bantuan maksimal mencapai 440 Miliar Euro. SPV diharapkan akan mengembalikan kepercayaan pasar dengan adanya jaminan keuangan tersebut.
3. Partisipasi IMF dalam pemberian bantuan berjumlah minimal sekitar setengah dari nilai maksimal negara-negara kawasan Euro atau 250 Miliar Euro (Botsiou & Klapsis, 2011, p. 99).
3.2. Dampak Peranan Kelompok Troika dalam Krisis Yunani
Bailout yang diberikan oleh kelompok Troika pada tahun 2010 memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi Yunani, dimana Perdana menteri Yunani, George Papandreou diwajibkan untuk melakukan pemotongan subsidi dan menaikkan nilai pajak hingga 30 persen. Papandreou juga diwajibkan untuk memprivatisasi aset pemerintah sebesar 50 milyar Euro dengan batas waktu akhir 2015 untuk kelangsungan stok hutang serta merestrukturisasi jumlah pegawai di pemerintahan untuk alasan penghematan pengeluaran (Papadimas & Strupcziewski, 2010).
Hal ini juga menandai dimulainya era austerity di Yunani yang menimbulkan protes massal di seluruh Yunani dan menurunkan popularitas politik Papandreou dan partainya.
Kendati mendapat protes dari pemimpin oposisi dan rakyatnya, pemerintah Yunani tetap berkomitmen terhadap keputusan ini untuk mendapatkan dana talangan. Masa bantuan ini akan berlangsung hingga tahun 2013. Akan tetapi, enam bulan setelah program bantuan berjalan, perekonomian Yunani tidak mengalami perbaikan dan hal ini mengundang kekhawatiran dari negara-negara Uni Eropa.
Dalam kondisi yang demikian, ECB akhirnya memutuskan untuk mengintervensi krisis Yunani dengan membeli obligasi Yunani, baik milik pemerintah maupun swasta. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi Euro dari ancaman kehancuran. Langkah ini juga dilakukan satu jam setelah menteri keuangan zona Euro sepakat untuk mengeluarkan pinjaman tambahan sebesar 1 Triliun Euro terhadap Yunani. ECB juga berniat untuk menghilangkan tensi tinggi dalam segmen pasar yang menghambat mekanisme kebijakan moneter serta mengefektifkan jalannya kebijakan tersebut (Randow, Kennedy, & Thessing, 2010). Sehingga, di akhir Oktober 2010, Yunani sudah menerima pinjaman sebesar 95 milyar Euro dari ECB dengan jaminan obligasi milik pemerintah.
Hal lain yang dilakukan Uni Eropa, terutama negara-negara zona Euro adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal ketat. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan dana stabilitas keuangan Eropa sebesar 750 Miliar Euro yang siap dipinjamkan ke empat negara zona Euro yang sedang bermasalah, termasuk Yunani. Selain itu, yang juga disiapkan oleh Uni Eropa dalam mencegah perluasan krisis adalah proposal Jerman dan Perancis yang berniat memberikan hukuman penalti kepada negara-negara yang gagal menjaga keseimbangan fiskalnya, termasuk Yunani. Hal ini kemudian ditentang karena hal tersebut sudah diatur dalam traktat Lisbon tahun 1999 (Botsiou & Klapsis, 2011, p. 62). Meskipun proposal ditolak, perdebatan antara Perancis dan Jerman masih terus berlanjut terkait kebijakan di Yunani.
Dalam fase pertama program bantuan, semuanya berjalan lancar, dimana pada masa awal pemberian bantuan, tingkat defisit yang diderita Yunani sebesar 15 persen dengan tingkat hutang yang sangat mengkhawatirkan. Namun, perlahan kondisi keuangan Yunani mulai sedikit membaik. Akan tetapi, pada tahun 2011, kondisi Yunani kembali jatuh ke titik nadir. Hal ini ditandai dengan anjloknya pertumbuhan GDP dan permintaan domestik, kolapsnya investasi serta stagnansi ekspor Yunani. (Directorate General for Internal Policy EGOV, 2014, p. 26)
3.3. Perkembangan Domestik dan Regional dalam Krisis Yunani
Pada pertengahan 2012, tercatat sebanyak 1,23 juta penduduk Yunani merupakan pengangguran dengan tingkat pengangguran usia aktif secara ekonomi sebesar 24,8 persen. Jumlah ini meningkat dari 875.000 orang sebelum kebijakan bailout yang diterapkan oleh kelompok Troika, serta 770.000 penduduk adalah pengangguran jangka panjang yang sudah menjadi pengangguran sebelum krisis ekonomi terjadi. Pada tahun 2011, sebanyak 3,4 juta penduduk Yunani yang memiliki pekerjaan terancam hidup dalam kemiskinan. Hal ini juga ditandai kesulitannya penduduk Yunani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Kondilis, Bodini, De Vos, & al, 2014)
Hal ini menjadi penanda bahwa Yunani membutuhkan bailout kedua. Pada tanggal 2 Mei 2012, Troika menyetujui bailout kedua terhadap Yunani. Jumlah bailout, sama dengan jumlah pada bailout pertama sebesar 110 Miliar Euro. Uni Eropa dan ECB memberikan bantuan total sebesar 80 Miliar Euro, sedangkan IMF memberikan bantuan pinjaman sebesar 30 Miliar Euro. (Gogstad, Kutan, & Muradoglu, 2014, p. 3)
Persyaratan yang diajukan dalam bailout kedua tidak jauh berbeda dengan bailout yang pertama. Hanya saja, bailout yang kedua lebih ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemegang hutang berdaulat juga kehilangan haknya atas obligasi. Hal ini secara langsung mempengaruhi Bank Sentral Yunani yang memegang 32 Miliar Euro di obligasi milik pemerintah. Sedangkan tujuan dari program bailout tahap kedua, yaitu mengembalikan kepercayaan dan menjaga stabilitas finansial. (Gogstad, Kutan, & Muradoglu, 2014, p. 4)
Negara-negara Euro juga berharap bailout dapat meningkatkan PDB Yunani sebesar 124% pada 2020 dan 110% pada 2022, dari sebesar 175% yang diharapkan pada tahun 2012 dan diharapkan pembayaran sudah dapat dilakukan pada akhir 2014. Sedangkan IMF berharap Yunani dapat mengimplementasikan program yang sudah disepakati. IMF juga menambahkan saran kebijakan terhadap pemerintah Yunani untuk memotong pajak nilai tambah dan perjualan, seperti pajak restoran karena hal ini dianggap akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan. (Stevis & Talley, 2013)
Meskipun demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok Troika tersebut ternyata tidak mendorong perekonomian Yunani menjadi lebih baik. Program austerity yang diharapkan dapat membuat perbaikan ekonomi, ternyata sama sekali tidak berdampak banyak. Pengetatan anggaran yang diterapkan pemerintah Yunani berdasarkan resep dari kelompok Troika justru berdampak pada penurunan anggaran publik dari 15 persen GDP Yunani pada akhir 2009 menjadi 4 persen pada akhir 2013 (Directorate General for Internal Policy EGOV, 2014, p. 27). Selain itu, terdapat inkonsistensi dimana tingginya tingkat hutang dan pengetatan anggaran disambut dengan tingginya harga barang kebutuhan pokok yang membuat masyarakat Yunani semakin kesulitan dengan kebijakan Kelompok Troika tersebut.
Kondisi rakyat Yunani yang kesulitan tersebut membuat protes sosial merebak di penjuru negeri. Situasi ini kemudian mengakibatkan wacana keluar dari zona Euro semakin meningkat. Kemenangan Alexis Tsipras dari partai Syriza yang menentang kebijakan austerity yang diterapkan oleh Kelompok Troika pada Januari 2015 lalu menjadi bukti bahwa rakyat Yunani meninginkan perubahan di negaranya. Tsipras juga berani mewacanakan Yunani untuk keluar dari zona Euro. Hal tersebut membuat negara-negara Uni Eropa lainnya ketar-ketir dan berusaha menahan Yunani untuk tetap berada di zona Euro.
Masalah Yunani yang demikian kompleks mengakibatkan Tsipras harus berpaling dari janjinya dan terpaksa mengajukan proposal bailout untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 18 Februari 2015 untuk masa perpanjangan enam bulan. Hal ini dikarenakan Yunani sudah tidak lagi memiliki uang yang tersisa. Tercatat Yunani membutuhkan uang untuk membayar hutangnya kepada IMF sebesar 1,5 Milyar Euro, pembayaran treasury bills sebesar 4,4 Milyar Euro dan dana lain untuk kebutuhan ekstra sebesar 4,3 Milyar Euro. Sehingga, total dana yang dibutuhkan Yunani adalah sebesar 10,3 Milyar Euro untuk ke beberapa bulan ke depan. (Euronews, 2015)
Para menteri keuangan zona Euro sebelumnya juga mendesak Yunani untuk menerima bailout baru sebesar 270 Miliar Dollar, sekaligus memperpanjang program bailout yang akan berakhir pada 28 Februari 2015. Para menteri keuangan zona Euro berargumen bahwa Yunani harus menerima program bailout karena khawatir apabila Yunani keluar dari zona Euro, maka akan diikuti oleh negara-negara bermasalah lainnya. Sehingga, hal ini akan mengakibatkan terjadinya instabilitas mata uang Euro. Sebelumnya, PM Tsipras menolak perpanjangan bailout yang dianggap membuat rakyat Yunani menjalani kehidupan yang sulit. (Ardiansyah, 2015)
Pada akhirnya, Yunani menerima paket perpanjangan bailout baru pada tanggal 21 Februari 2015 untuk jangka waktu empat bulan. Persetujuan perpanjangan ini sempat terhambat ketika Jerman menolak proposal bailout Yunani. Akan tetapi, Jerman melalui menteri keuangannya, Wolfgang Scheubel berubah pikiran dan menyetujui perpanjangan tambahan empat bulan. Adapun demikian, Yunani diwajibkan membayar hutang pinjamannya kepada ECB selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2015, tidak lama setelah waktu jatuh tempo pembayaran hutang terhadap IMF (Armitage, 2015).
Akan tetapi dalam bailout kali ini, Pemerintah Yunani bisa menentukan sendiri klausa-klausa dari reformasi ekonomi yang akan diajukan pada tanggal 23 Februari 2015 dan program austerity yang sudah mereka jalankan, besar kemungkinan akan ditinggalkan
BAB 4
KESIMPULAN
Sejak tahun 2008, kondisi ekonomi dunia berada dalam masa krisis yang eksplisit. Sebagai contoh yang terjadi di Yunani. Dalam dunia yang semakin terhubung satu sama lain, kegagalan sistem ekonomi dapat diibaratkan seperti ‘efek domino’ yang juga akan melanda negara-negara lainnya. Hal tersebut tentu merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Seperti halnya ketika krisis melanda kekuatan ekonomi Amerika Serikat, skema ekspor-impor antar Negara pun terpengaruh. Negara-negara Uni Eropa yang merupakan salah satu partner perdagangan terbesar Amerika Serikat juga mengalami dampak yang signifikan.
Yunani sebagai salah satu Negara Uni Eropa mengalami kebangkrutan dimana rasio hutang terhadap GDP nya mencapai angka-angka yang fenomenal.
Semakin menurunnya kondisi perekonomian di Yunani membuat terjadinya kekacauan internal di dalam negeri, krisis sosial pun terjadi, berbagai protes dan demonstrasi dari masyarakat pun semakin berkembang, hal ini juga berimplikasi pada situasi keamanan di kawasan.
Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mencari solusi dan mengkhiri krisis pada dasarnya berbanding lurus dengan keinginan berbagai pihak, namun hal tersebut tidak sejalan dengan praktek pemerintahan yang dijalankan. Terdapatnya korupsi dan KKN dalam pemerintah turut serta menjadi faktor semakin menurunnya kepercayaan masyarakat.
Dalam menanggulangi krisis yang terjadi di Yunani, kelompok Troika menggunakan kebijakan bailout atau pinjaman yang didampingi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemerintah Yunani dalam mengelola perekonomian mereka. Syarat-syarat tersebut termasuk kebijakan pengetatan anggaran atau austerity, privatisasi perusahaan negara dan reformasi pegawai negeri. Dimana, kebijakan austerity yang dianggap paling berat untuk dijalani.
Tidak pulihnya perekonomian Yunani hingga hari ini membuktikan bahwa kebijakan bailout yang diterapkan kelompok Troika di Yunani tidak berhasil. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengagguran yang diatas 25 persen hingga kas negara yang habis pada bulan Februari menjadi bukti bahwa resep yang diberikan kelompok Troika tidak berpengaruh banyak dalam mengangkat perekonomian Yunani.
Terpilihnya Alexis Tsipras dari partai Syriza yang pada masa kampanye membuktikan bahwa rakyat Yunani sudah semakin frustasi dengan keterpurukan ekonomi dan persyaratan dari kelompok Troika yang semakin membuat rakyat yunani kesulitan. Akan tetapi, Tsipras juga tidak memiliki pilihan lain, yang pada akhirnya membuat ia dan jajaran kabinetnya kembali mengajukan proposal bailout, yang disetujui untuk masa empat bulan. Sehingga, krisis ekonomi di Yunani masih akan terus berlanjut
DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, F. (2015, Februari 17). Eropa Beri Ultimatum Bailout Yunani. Retrieved from economy.okezone.com: http://economy.okezone.com/read/2015/02/17/213/1107054/eropa-beri-ultimatum-bailout-yunani
Armitage, J. (2015, Februari 20). Greek bailout: Germany claims victory as Greece agrees four-month bailout extension. Retrieved from www.independent.co.uk: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/greek-bailout-greece-and-eurozone-creditors-reach-deal-10060734.html
Botsiou, K. E., & Klapsis, A. (2011). The Konstantinos Karamanlis Institute For Democracy Yearbook 2011 : The Global Economic Crisis and The Case of Greece. Athens: Springer.
Chibber, K. (2011, Oktober 4). Who are the troika that Greece depends on? Retrieved from www.bbc.com: http://www.bbc.com/news/business-15149626
Directorate General for Internal Policy EGOV. (2014). The Troika and financial assistance in the euro area : Success and Failure. Brussels: European Parliament.
Euronews. (2015, Februari 19). Greece is running out of cash. Retrieved from www.euronews.com: http://www.euronews.com/2015/02/19/greece-is-running-out-of-cash/
Evans, G. &
Newnham, J. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books, Ltd.
Gogstad, M., Kutan, A. M., & Muradoglu, Y. K. (2014). Do International Institutions Affect Financial Markets? Evidence from the Greek Sovereign Debt Crisis.
Gunawan, I. (2012). Krisis Ekonomi Eropa dan Dampaknya Bagi Indonesia. Jurnal Westphalia Volume II Nomor 2 Program Studi Hubungan Internasional FISIP - Universitas Pasundan, 52.
Jackson, R. dan Sorensen G. (2013). Introduction to International Relations: Theories and Approaches 5th Edition. Oxford: Oxford University Press
Kondilis, E., Bodini, C., De Vos, P., & al, e. (2014). Fiscal policies in Europe in the wake of the economic crisis : Implications for health and healthcare access.
Kusumawarshana, I. (2013). European Union in Crisis: Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Uni Eropa. Jurnal Hubungan Internasional Volume VI No. 1, 1.
Morgenthau, Hans J. (2010). Politik Antar Bangsa (Rev. Thompson, Kenneth W.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Mourmouras, I. A. (2011). The Global Economic Crisis and the Case of Greece. Athens: The Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Yearbook Series.
Papadimas, L., &
Strupcziewski, J. (2010, May 2). EU, IMF agree $147 billion bailout for Greece. Retrieved from www.reuters.com: http://www.reuters.com/article/2010/05/02/us-eurozone-idUSTRE6400PJ20100502
Randow, J., Kennedy, S., & Thessing, G. (2010, May 10). ECB to Intervene in Bond Market to Fight Euro Crisis. Retrieved from www.bloomberg.com: http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-05-10/ecb-to-buy-government-bonds-in-unprecedented-bid-to-save-euro-stop-crisis
Reus-Smith, C. (2004). The Politics of International Law. New York, NY: Cambridge University Press.
Stevis, M., & Talley, I. (2013, Juni 5). IMF Concedes It Made Mistakes on Greece. Retrieved from www.wsj.com: http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324299104578527202781667088
Turner, B.S. (2010). The Routledge International Handbook of Globalization Studies. New York, NY: Routledge
U.S. Department of State. (2015, Februari 20). European Union. Retrieved from www.state.gov: http://www.state.gov/p/eur/rt/eu/
Woods, S. (2012). The Greek Sovereign Debt Crisis: Politics and Economics in the Eurozone. Washington: University of Washington.
